Dia menyebut, hingga pertengahan Juli 2026 realisasi tambahan TKD yang telah dicairkan baru sekitar Rp204 miliar atau 7,8 persen. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses penyaluran anggaran dapat dipercepat.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyerahkan surat kepada Irman Gusman untuk membantu memperjuangkan percepatan realisasi dana TKD di tingkat pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Irman Gusman menilai diperlukan relaksasi terhadap sejumlah ketentuan yang menjadi kendala pencairan anggaran. Dia juga mengusulkan pembentukan tim task force yang bertugas menyusun kajian mengenai berbagai hambatan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah pusat.
“Masyarakat Sumbar tidak boleh terlalu lama menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Irman juga mendorong kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.
“Karena perencanaannya sudah ada, sekarang yang dibutuhkan adalah percepatan pelaksanaan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” sebut dia. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
