Sepanjang 2026, KPPU Kanwil I mencatat 21 laporan masuk dari lima provinsi wilayah kerjanya, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau. Sebanyak 20 laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.
Dari 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha tersebut, 14 di antaranya terkait dugaan persekongkolan tender, dua dugaan kartel harga, dua dugaan praktik monopoli, dan dua dugaan penyalahgunaan posisi dominan.
Khusus di Sumbar, empat laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha terdiri atas dua laporan terkait dugaan kesepakatan harga pembelian TBS kelapa sawit di Pesisir Selatan serta dua laporan dugaan persekongkolan dalam pengadaan pekerjaan renovasi gedung rawat jalan dan pembangunan gedung diagnostik RS Paru.
Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas menjelaskan, persoalan persaingan usaha di daerah tidak cukup dilihat dari pergerakan harga. Struktur pasar, akses terhadap pasar, rantai distribusi, dan kesempatan setiap pelaku usaha untuk berkompetisi juga perlu diperhatikan.
“Persoalan persaingan usaha di daerah sering kali tidak terlihat hanya dari pergerakan harga. Kita juga perlu melihat bagaimana struktur pasar terbentuk, siapa yang memiliki akses terhadap pasar, bagaimana rantai distribusi berjalan, serta apakah pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. Karena itu, penting bagi kita untuk membaca persoalan tersebut secara lebih komprehensif,” ujar Ridho.
Dalam perdagangan TBS, sejumlah aspek yang relevan untuk dicermati antara lain mekanisme pembentukan harga, transparansi potongan timbangan, akses petani terhadap pabrik kelapa sawit, serta ketersediaan alternatif pembeli. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan posisi tawar petani ketika melakukan transaksi dengan perusahaan pembeli.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
