Selain sawit, KPPU juga menyoroti tata niaga gambir yang merupakan salah satu komoditas unggulan Sumbar. Panjangnya rantai pasok, transparansi pembentukan harga, posisi tawar petani, serta konsentrasi pembeli dan eksportir menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Persaingan industri semen juga menjadi perhatian, terutama dinamika antara produk lokal dan produk dari luar daerah. Persaingan sektor ini perlu dilihat dari struktur pasar, biaya distribusi, jaringan pemasaran, serta efisiensi pelaku usaha, bukan hanya perbedaan harga jual.
Di luar penanganan laporan, KPPU Kanwil I mencatat 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan berdasarkan posisi Semester I 2026. Penanganan tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I.
KPPU juga melakukan empat kajian struktur pasar sepanjang 2026, meliputi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, jasa transportasi distribusi BBM regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Kabupaten Aceh Tenggara.
Selain itu, lembaga tersebut menjalankan advokasi kebijakan dalam pengawalan implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengawalan diarahkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan memberikan ruang bagi UMKM serta koperasi yang telah lebih dahulu beroperasi.
Ridho berharap jurnalis dapat menjadi mitra strategis KPPU dalam mengangkat persoalan ekonomi yang memiliki dimensi persaingan usaha, mulai dari harga komoditas, distribusi barang, akses pasar UMKM, hingga pengadaan pemerintah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
