PADANG (SumbarFokus)
Dikemukakan oleh anggota Pansus III Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Padang, Faisal Nasir, keberadaan Trans Padang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal, menurutnya, Trans Padang merupakan salah satu program unggulan Wali Kota di bidang angkutan massal.
“Berdasarkan pengamatan di lapangan, misalnya di Bypass, yang naik Trans Padang itu hanya sekitar 30 persen,” kata Faisal Nasir.
Padahal, dikatakan, subsidi yang diberikan Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Padang itu jumlahnya sangat besar.
“Yang naik ke Trans Padang itu tidak begitu (red-Tidak banyak). Sementara, subsidi luar biasa besarnya, Rp27 miliar. Kalau Rp27 miliar itu diberikan ke masyarakat, kan luar biasa itu,” tegasnya.
Menurut Faisal Nasir, penyebabnya adalah akses Trans Padang ke penghubung tidak terkoneksi. Hal ini karena jalur-jalur koridor Trans Padang tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
Ditambahkan Faisal Nasir, fasilitas halte masih belum memadai, karena jika hujan, masyarakat tidak bisa menunggu di halte.
“Yang kedua, Trans Padang tidak mau orang naik Trans Padang, karena tampat orang naik itu tidak ada disiapkan pemerintah. Karena halte itu, janjang (red-Tangga) saja. Kalau hari hujan, apa mungkin orang naik ke sana?” sebutnya.
Untuk itu, Faisal Nasir berpandangan, yang harus dipersiapkan Pemko Padang adalah fasilitas Trans Padang, seperti halte, bukan malah memperbanyak koridor.
“Artinya apa? Seharusnya Trans Padang itu disiapkan fasilitasnya, tidak perlu menambah koridor banyak-banyak dulu. Artinya, di mana koridor yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, disiapkan sarana prasarananya,” tegasnya.
Dia menekankan agar Pemko menyiapkan haltenya yang bagus, yang memang kondusif bagi masyarakat untuk bisa menunggu kendaraan di situ.
“Kini, orang di halte, orang tidak bisa menunggu. Hujan hari, orang tidak bisa berteduh,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang ada saat ini, Faisal Nasir beranggapan, tidak ada kajian yang matang, terutama jumlah masyarakat Kota Padang yang menggunakan Trans Padang.
“Itulah yang menjadi kita beranggapan tidak ada kajian. Seharusnya kan ada kajian. Berapa sih masyarakat yang naik ke Trans Padang itu dalam sehari?” imbuhnya.
Meski demikian, Faisal Nasir setuju dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Namun ironisnya, subsidi dengan pelayanan yang ada tidak sebanding.
“Sementara subsidi luar biasa, sudah dikelola Perumda juga tidak ada peningkatan daripada pelayanan itu. Ini amat kita sayangkan, padahal menjadi progul Wali Kota,” tegasnya. (021)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
