Dia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini juga tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Perda ini nantinya menjadi instrumen penting untuk melindungi dan memberdayakan petani, sehingga kesejahteraan mereka dapat terus meningkat. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap para petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan,” katanya.
Menurut Yasin, langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu prioritas.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi petani dan organisasi petani melalui berbagai dukungan, seperti bantuan alat dan mesin pertanian, hand tractor, hingga akses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Sejumlah peserta menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan, termasuk persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi.
Salah seorang peserta, Suparman, berharap pemerintah memberikan kepastian terkait implementasi perlindungan lahan pertanian dan solusi atas persoalan pupuk yang dihadapi petani.
“Kami berharap ada kepastian mengenai sejauh mana perlindungan lahan pertanian dapat diterapkan di lapangan, termasuk solusi terhadap ketersediaan pupuk yang masih menjadi persoalan bagi petani,” ujarnya. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
