OPD Enggan Ikut Monev, HM Nurnas: Pecat Saja Kepalanya!

HM Nurnas. (Foto: Ist/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Soal Keterbukaan Indormaai Publik (KIP) selama ini masih dianggap kaleng-kaleng bagi badan publik, terutama di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Bisa dicek di Komisi Informasi Sumbar, berapa OPD yang berpredikat Informatif, berapa sengketa informasi publik yang termohon nya Sekda selaku Atasan PPID Utama Pemprov Sumbar, ulah OPD cuek dengan permohonan informasi diajukan publik maupun lembaga swadaya berbadan hukum.

Bacaan Lainnya

Ini dikemukakan oleh legislator yang selalu vokal perihal KIP, HM Nurnas, baru-baru ini. Ditekankan, Komisi Informasi (KI) Sumbar dibentuk dan bekerja sejak 4 September 2014, KI Sumbar hari ini, adalah periode jabatan ketiga.

“Nama Syamsu Rizal, Adrian Tuswandi, Noval Wiska, dan Musfi Yendra jadi Ketua dari lembaga dibentuk berdasarkan UU 14 Tahun 2008. Sudah periode ketiga, KI Sumbar itu, soal Keterbukaan Informasi Publik (KIP), patut disimak tentang prestasi Pemprov Sumbar, ya pernah Informatif, kemudian dua tahun gagal, 2023 kembali informatif yang didasari kepada penilaian KI Pusat Republik Indonesia,” urai HM Nurnas.

Tahun ini, ditambahkan, KI Sumbar akan menabuh monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik terkait ketaatan badan publik pada UU 14 Tahun 2008 dan Perki 1 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pertanyaannya, sejak 2015 Monev digelar pertama oleh KI Sumbar, apakah semua (51) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar telah paham terhadap penting nya Keterbukaan Informasi Publik dan mempraktekan dalam kerja keseharian OPD itu?

“Wallahua’lam. Monev KI Sumbar 2023, masih ada OPD tidak mengembalikan kuesioner yang diberikan KI Sumbar,” sebutnya.

KI di periode ke-3, visinya adalah “Terwujudnya Badan Publik Informatif di Sumatera Barat
2024”. Monev yang akan digelar jadi Monev perdana digelar KI Sumbar periode ketiga dengan projects officer (PO)-nya Komisioner KI Sumbar Bidang Kelembagaan, Mona Sisca.

“Monev 2024 ini harusnya tidak ada lagi OPD tidak mengisi dan mengembalikan quisioner, apalagi pada rapat koordinasi OPD Jumat (19/4/2023), Gubernur Sumbar Mahyeldi tegaskan harus, dan harus banyak OPD Berbrevet Informatif. Itu artinya, jika ada OPD yang tidak ikut Monev dengan cara tidak mengembalikan kuesioner atau mengisi kuesioner ‘bergarah-garah”, maka itu pembangkangan terhadap kata harus yang diucapkan Gubernur Mahyeldi,” tegasnya lagi.

Dan, meski masih pertanyaannya, tambah Nurnas, apa kah ada sanksi kedinasan jika OPD tidak mengembalikan, kuesioner Monev KI Sumbar itu?

HM Nurnas sendiri selalu penulis, yang dikenal otak mengawali lahirnya Komisi Informasi Sumbar pada 2014 lalu, adalah anggota DPRD Sumbar, hingga kini sangat gigih menyuarakannya, untuk pengawalan serta memasifkan Keterbukaan Indormaai Publik di jajaran Pemprov Sumbar.

Tidak itu saja, HM Nurnas juga sosok yang menginisiasi bersama jurnalis pro keterbukaan membentuk Forum Jurnalis Keterbukaan Publik (FJKIP) kemudian berubah nama menjadi Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) berbadan hukum.

Selanjutnya PJKIP terbentuk di beberapa kabupateb/kota. Seperti Bukittinggi, Pesisir Selatan, dan Padang Panjang, serta ada lima kota dan kabupaten tahap persiapan pembentukan PJKIP nya.

“Memasifkan Keterbukaan Informasi Publik ini sehingga tidak ada alasan rahasia negara atau rahasia daerah untuk menutup informasi tersebut, selain yang Dikecualikan. Adalah wajar kalau Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar wajib mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar. Adalah salah besar kalau ada OPD tidak ikut Monev, kita tahu OPD itu Terbuka atau Tudak adalah dari Monev KI Sumbar, ini benar yang sampaikan Mahyeldi di hadapan Wakil Gubernur, Sekda, dan 51 kepala OPD saat rapat koordinasi Pemprov Sumbar, di Auditorium Gubernuran,” tutur Nurnas panjang lebar.

Anggota DPRD Sumbar 3 periode berturut-turut itu sangat mendukung ditularkannya KIP ke kabupaten/kota, sampai ke nagari-nagari.

“Keterbukaan informasi publik harus menjadi perhatian dan keseriusan semuanya untuk patuh dan taat, karena ini amanat undang-undang. Untuk itu Komisi Informasi Periode ke 3 ini perlu membuka data kondisi riil OPD di tingkat Pemprov tahun 2023 yang tidak mengembalikan, agar Monev 2024 tidak ada lagi OPD yang tidak patuh dan disiplin mengikutinya,” tegasnya.

Bahkan, adanya Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur Sumbar menurut Nurnas, di Perda itu punya ruang memberi reward dan punishment pada OPD Pemprov yang engkar terhadap Keterbukaan Informasi Publik. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait