JAKARTA (SumbarFokus)
Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat tata kelola pemerintahan melalui dua langkah sekaligus, yakni pengamanan transformasi digital dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis talenta. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan BSrE BSSN dan koordinasi dengan BKN.
Kerja sama dengan BSrE BSSN ditandai penandatanganan PKS di Jakarta, Rabu (23/9/2026), untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pemerintahan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan, digitalisasi harus tetap dibarengi jaminan keamanan dan keaslian dokumen.
āDigitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian dan dapat dipercaya,ā ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang Harry Rizka Perdana menyebut kerja sama tersebut juga mencakup pengelolaan sertifikat, integrasi sistem, pengujian penerapan, serta literasi sertifikasi elektronik. Menurut dia, perlindungan identitas pengguna, dokumen, proses, dan transaksi elektronik menjadi bagian penting dalam pemerintahan digital.
Sehari sebelumnya, Pemko Padang Panjang memaparkan penerapan Manajemen Talenta ASN kepada BKN di Jakarta. Pemko memiliki 1.956 ASN yang terdiri atas 1.636 PNS dan 320 PPPK. Pemetaan dilakukan untuk mendukung pengembangan kompetensi, perencanaan karier, dan penyiapan calon suksesor jabatan.
āPengembangan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi dan kinerja. Kita ingin setiap ASN memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ASN harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin baik,ā kata Hendri.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
