Sementara itu, Ketua TP2DEWI Sumbar M. Zuhrizul menilai, ancaman terhadap pariwisata tidak hanya berasal dari bencana alam, tetapi juga dari menurunnya kualitas perilaku sosial masyarakat.
Dia menyebut, kondisi tersebut sebagai “bencana peradaban”.
“Bencana peradaban terjadi ketika adab masyarakat mulai memudar. Itu bencana sesungguhnya bagi Sumatera Barat,” katanya.
Menurut Zuhrizul, perilaku membuang sampah sembarangan di kawasan wisata masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius karena dapat merusak citra daerah sekaligus bertentangan dengan nilai budaya Minangkabau.
Dia mengajak, seluruh pelaku wisata menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempertahankan etika dalam mengelola destinasi wisata.
Direktur Eksekutif BPPD Sumbar Yulviadi Adek mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang hidup berdampingan dengan potensi bencana alam.
Adek menilai, kondisi geografis Sumbar tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat aktivitas ekonomi maupun pariwisata.
“Kita harus beradaptasi dan hidup berdampingan dengan bencana. Yang perlu diperkuat adalah literasi kebencanaan,” katanya.
Dia menyebut, edukasi kebencanaan berbasis adat dan kearifan lokal perlu diperluas, terutama kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh.
Pemerhati pariwisata sekaligus ahli geologi Ade Edward menilai, persepsi negatif masih menjadi hambatan utama bagi pemulihan sektor wisata Sumbar.
“Bencana alam bisa selesai dalam hitungan bulan. Namun persepsi negatif bisa bertahan jauh lebih lama,” katanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
