“Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas. Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” kata Amsakar.
Penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi. Pemko Batam juga memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM serta mendorong digitalisasi pelayanan.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah menyiapkan operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat untuk menangani persoalan yang membutuhkan kewenangan bersama, seperti banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Sementara itu, terkait BUMD dan investasi daerah, rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan terlebih dahulu didasarkan pada kajian komprehensif mengenai risiko dan manfaat ekonominya.
Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen yang dipengaruhi penurunan laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham. Evaluasi tersebut dilakukan sebelum penyertaan modal baru direalisasikan.
Amsakar menegaskan, seluruh masukan DPRD Kota Batam menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Amsakar. (000/PemkoBatam)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
