Menurutnya, mempertahankan capaian UHC membutuhkan komitmen dan koordinasi berkelanjutan, termasuk memastikan data kepesertaan selalu akurat serta pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan.
Karena itu, Welly menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Badan Keuangan Daerah (BKD), BPJS Kesehatan, dan pemerintah nagari untuk memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kepesertaan JKN.
“Optimalkan pemanfaatan aplikasi eDABU dan pastikan pemutakhiran data kepesertaan dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Saya juga meminta perangkat daerah teknis melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar setiap potensi kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan terukur,” tegasnya.
Bupati berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat pemahaman seluruh pihak mengenai mekanisme kepesertaan dan pembayaran iuran JKN, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan administratif yang berpotensi menghambat keberlangsungan perlindungan kesehatan aparatur nagari.
Melalui koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemerintah nagari, Pemkab Pasaman berkomitmen menjaga keberlanjutan program JKN serta mempertahankan predikat UHC demi mewujudkan masyarakat Pasaman yang sehat dan sejahtera. (016)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
