“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mahyeldi.
Dia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak bersekolah di satu sekolah tertentu. Menurutnya, pilihan sekolah hendaknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas serta prospek kerja yang baik.
Selain itu, Mahyeldi mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin menjadi pilihan masyarakat. Menurutnya, apabila kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di samping itu, Pemprov Sumbar telah mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah, sehingga semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala akses.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutup Mahyeldi. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
