Selain itu, Hendra juga meminta percepatan penyelesaian Perda RTRW yang dinilai menjadi dasar penting dalam arah pembangunan Kota Padang Panjang. Menurutnya, peninjauan Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) juga perlu segera dilakukan agar selaras dengan regulasi terbaru.
Tak hanya itu, dia mendesak pemerintah mempercepat tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait pembangunan Kantor Lurah Koto Katiak, penanganan banjir, pengelolaan dana TKD, serta perlindungan kawasan LP2B sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Anggota Komisi I, Amrizal,turut meminta kejelasan hasil investigasi harga lahan yang direncanakan untuk pembangunan Kantor Lurah Koto Katiak. Menurutnya, kepastian data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
Amrizal juga mendorong penerapan Manajemen Talenta ASN secara maksimal serta meminta pemerintah segera menghadirkan solusi terhadap persoalan bangunan yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I Puji Hastuti, menekankan pentingnya percepatan pembangunan Kantor Lurah Koto Katiak yang telah lama diusulkan masyarakat. Dia juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara OPD dan DPRD, penambahan ASN maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di OPD yang masih kekurangan personel, peningkatan pembinaan Paskibraka, hingga penguatan pengelolaan logistik kebencanaan di BPBD Kesbangpol.
Di sisi lain, Robi Zamora, mempertanyakan perubahan pola tata ruang dalam Rancangan Perda RTRW Tahun 2025, khususnya pada kawasan Simpang Empat Ganting hingga arah halte. Dia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan perizinan bangunan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap setiap pelanggaran yang terjadi agar tidak memunculkan kesan tebang pilih.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
