“Target yang ingin dicapai antara Pemkab Pasaman dan BPN bisa tercapai, seperti mendongkrak PAD termasuk pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara, Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan bahwa inti dari kerja sama tersebut adalah memperkuat sinergi pemerintah daerah dan BPN dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertanahan.
“Intinya meningkatkan PAD dari sektor pertanahan. Bersinergi, saling menguatkan antara Pemda dan badan pertanahan,” ujar Welly.
Menurutnya, pertukaran dan pemutakhiran data antara Pemkab Pasaman dan BPN menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan dan perpajakan yang lebih terintegrasi. Data pertanahan yang akurat dan terverifikasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi serta mengoptimalkan penerimaan pajak.
“Selain itu, juga transfer data. Dari BPN bisa lebih legal,” ungkapnya.
Bupati juga menyorot pentingnya penyelarasan data sertifikat tanah, PBB, dan NJOP, termasuk optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berpotensi mendukung penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, dia menekankan perlunya koordinasi yang berkelanjutan antara perangkat daerah terkait dan BPN, terutama dalam memastikan kesesuaian data serta penerapan regulasi yang berlaku dalam setiap proses administrasi dan transaksi pertanahan.
Penandatanganan MoU dan PKS tersebut turut dihadiri Kepala BKD Kabupaten Pasaman M. Yasrin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Choiruddin Batubara, Asisten I Setda Asrial, Asisten III Setda Roichard, serta jajaran Pemkab Pasaman dan BPN Kabupaten Pasaman.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
