Rahmat menilai gejolak harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan ekspor sawit yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN.
Dia menyebut setiap perubahan kebijakan besar berpotensi memunculkan respons dari pelaku pasar yang selama ini memiliki kepentingan dalam rantai perdagangan sawit.
“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.
Selain menyoroti harga sawit, Rahmat juga menyinggung kondisi minyak goreng yang menurutnya masih sulit ditemukan di sejumlah daerah.
Situasi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru mengalami penurunan tajam.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam rantai distribusi komoditas sawit dan produk turunannya.
“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.
Rahmat berharap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar dapat segera memberikan hasil positif.
Dia mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat petani tetap terjaga.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
