Rapat Komisi VI DPR, Nevi Zuairina Minta Peningkatan Akses dan Optimasi UMKM dalam Ekonomi Digital

Hj. Nevi Zuairina. (Foto: Dok. Pribadi/SumbarFokus .com)

JAKARTA (SumbarFokus)

Dalam rapat kerja Komisi VI dan Kementerian Koperasi dan UKM, Hj. Nevi Zuairina meminta pemerintah mengupas berbagai strategi dan capaian terkini dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin kunci dan arahan strategis untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Bacaan Lainnya

Pertama, tentang akses kredit UMKM, Nevi menyoroti proporsi UMKM yang mengakses kredit dari lembaga keuangan formal.

“Pada tahun 2023, angka ini mencapai 30,62 persen, dan di tahun 2024 ditargetkan naik menjadi 30,8 persen. Meski target ini tampak realistis, kami percaya masih ada ruang untuk peningkatan,” ujar Politisi PKS ini.

Diskusi menyinggung kendala yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya informasi dan preferensi terhadap opsi pembiayaan non-formal. Nevi menegaskan perlunya KemenkopUKM mengintensifkan sosialisasi dan memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam konteks digitalisasi, nilai transaksi e-commerce di tahun 2023 yang mencapai Rp 453,75 triliun menunjukkan potensi besar UMKM dalam ekonomi digital.

“Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61persen harus kita dukung dengan digitalisasi UMKM,” kata Anggota Badan Anggaran ini.

Dia menekankan pentingnya Kemenkop UKM dalam menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi UMKM untuk bersaing di pasar digital.

Terkait dengan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tercatat penyaluran mencapai Rp250,3 triliun hingga Desember 2023. Namun, Nevi mengkritisi persyaratan yang kerap menjadi hambatan, khususnya untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, yang seharusnya tidak memerlukan agunan tambahan.

“Kami mendesak Kemenkop UKM dan Bank Himbara untuk menyederhanakan persyaratan ini,” imbuhnya.

Mengenai kemitraan UMKM dengan usaha besar, Nevi mengapresiasi telah terlaksananya 7 dari 8 target perjanjian kerjasama, yang melibatkan 660 UMKM.

“Proses penunjukan UMKM dalam kemitraan harus transparan dan profesional, mempertimbangkan kapasitas dan potensi UMKM,” Legislator Sumbar II ini.

Sementara, soal sertifikasi halal dan program Transformasi Formal Usaha Mikro, Nevi mengapresiasi capaian KemenkopUKM namun menyoroti penundaan kebijakan sertifikat halal.

“Penundaan ini tidak boleh mengurangi kepercayaan terhadap produk UMKM. Kami mendukung Kemenkop UKM untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Terakhir, dalam upaya mendukung keberlanjutan, Nevi menanyakan tentang inisiatif ramah lingkungan dalam Program Layanan Rumah Kemasan.

“Kami harap Kemenkop UKM dapat mendorong UMKM untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk di pasar internasional,” tutup Nevi. (000)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait