“Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Selain penataan jalur ekspor, Zigo mendorong tata kelola pertambangan yang transparan dan berpihak pada kepentingan nasional. Dia menekankan agar pengelolaan SDA juga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah penghasil.
Dia mendukung kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk membuka peluang bagi kontraktor lokal.
Menurut Zigo, keterlibatan pelaku usaha daerah dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di wilayah penghasil.
Zigo turut mendukung penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai instrumen pengendalian pasokan komoditas. Pengaturan produksi tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung stabilitas harga.
Pada sektor hilirisasi, dia menekankan pentingnya pembangunan smelter yang mampu mengolah bahan tambang hingga menjadi produk jadi atau produk akhir. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya dan tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi agar produk energi dan mineral Indonesia yang diekspor dikirim langsung ke negara tujuan. Arahan itu disampaikan saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
