“Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas,” tegasnya.
GMNI juga mengaku kecewa karena Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa secara langsung. Karena itu, mahasiswa belum menyerahkan tuntutan resmi dan berencana kembali menggelar aksi lanjutan.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa penertiban aktivitas tambang ilegal terus dilakukan jajaran kepolisian.
Namun, dia mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama luasnya wilayah pengawasan dan mobilitas pelaku yang kerap berpindah lokasi.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” kata Solihin.
Dia juga mengajak mahasiswa untuk melihat langsung proses penertiban di lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai upaya pemberantasan tambang ilegal.
Terkait dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, Solihin menegaskan Kapolda Sumbar telah berkomitmen menindak siapa pun yang terbukti terlibat.
“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, GMNI juga meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan.
Mahasiswa menilai penutupan tambang ilegal perlu diikuti penciptaan lapangan kerja alternatif agar tidak memunculkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” kata Fikri.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
