Di Sumatera Barat, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Perda ini menjadi penegasan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan di Ranah Minang.
Monev bukan sekadar mengukur, tetapi membenahi
Dalam konteks tersebut, Monev memiliki posisi strategis. Melalui Monev, Komisi Informasi Sumatera Barat dapat melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, mulai dari komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi, hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.
Namun, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai badan publik hanya sibuk mempersiapkan dokumen penilaian ketika Monev berlangsung, tetapi kembali abai setelah proses penilaian selesai.
Keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman. Ia harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas badan publik.
Karena itu, penilaian Monev tidak seharusnya hanya dipahami sebagai proses mencari siapa yang memperoleh predikat Informatif dan siapa yang belum. Monev harus mampu mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta melahirkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
Bagi badan publik yang belum mencapai kategori Informatif, hasil evaluasi harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan. Sementara bagi badan publik yang telah memperoleh predikat Informatif, tantangannya adalah mempertahankan konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
