Dengan demikian, Monev tidak menempatkan badan publik semata-mata dalam kompetisi memperoleh peringkat, melainkan dalam proses bersama membangun tata kelola informasi yang lebih baik.
Apa yang harus dihasilkan dari Monev?
Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: setelah Monev dilaksanakan, perubahan apa yang harus terjadi?
Pertama, terbentuknya PPID yang kuat, profesional, dan memiliki dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh hanya menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian. PPID harus memiliki sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta kewenangan yang memadai.
Kedua, tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja badan publik secara terbuka sesuai ketentuan.
Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi, badan publik harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keempat, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan memiliki langkah konkret untuk menindaklanjutinya.
Kelima, tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Inilah output yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
