Pimpinan badan publik harus hadir sebagai penggerak utama. Dukungan terhadap PPID tidak cukup hanya melalui surat keputusan pembentukan struktur organisasi. Harus ada kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pelayanan informasi.
Kami juga berharap pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh badan publik memberikan perhatian serius terhadap hasil Monev. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan. Harus ada tindak lanjut yang terukur.
Komisi Informasi Sumatera Barat akan terus mendorong edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik agar pemahaman mengenai UU KIP tidak hanya dimiliki oleh pengelola PPID, tetapi juga menjadi kesadaran seluruh unsur organisasi.
Lebih dari itu, keterbukaan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Informasi publik harus mudah ditemukan, dipahami, serta tersedia melalui saluran pelayanan yang dapat diakses secara luas.
Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tidak hanya memiliki regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki budaya transparansi yang kuat. (*Penulis adalah Komisioner KI Sumbar)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
