*461 badan publik, sebuah tanggung jawab besar*
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.
Angka tersebut menggambarkan besarnya ruang lingkup pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik yang menggunakan kewenangan dan sumber daya publik.
Peningkatan jumlah badan publik yang berpartisipasi dalam Monev tentu patut diapresiasi. Demikian pula peningkatan badan publik yang memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.
Namun, kita tidak boleh terjebak pada euforia angka. Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif.
Apa artinya memperoleh nilai tinggi apabila masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi? Apa artinya memiliki website yang lengkap apabila informasi tidak diperbarui? Dan apa artinya memiliki PPID apabila permohonan informasi masyarakat tidak ditangani secara profesional?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting menjadi refleksi seluruh badan publik.
Harapan KI Sumbar: keterbukaan menjadi budaya, bukan formalitas
Komisi Informasi Sumatera Barat berharap Monev menjadi momentum bagi seluruh pimpinan badan publik untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
