Fraksi Gerindra juga meminta roadmap penurunan rasio belanja pegawai secara bertahap, dengan target minimal 40 persen pada 2027 menuju maksimal 30 persen pada 2029, disertai moratorium tenaga non-ASN dan rasionalisasi operasional birokrasi.
Selain itu, Pemko diminta menyampaikan dokumen Rencana Aksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang terkuantifikasi sebelum RAPBD ditetapkan.
“Tanpa komitmen tertulis dan terukur ini, persetujuan kami dianggap cacat moral, dan Fraksi Gerindra akan menggunakan seluruh instrumen koreksi paksa di tahap pembahasan RAPBD mendatang. Kami tidak sedang bernegosiasi untuk kepentingan fraksi; kami sedang bernegosiasi untuk hak masyarakat atas drainase yang berfungsi, sekolah yang aman, bantuan yang sampai, dan anggaran yang efisien,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Wahyu Hidayat.
Selain berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN meminta agar anggaran dalam KUA-PPAS 2027 digunakan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu serta mendukung penjabaran visi misi Wali Kota Padang dan program unggulan yang telah ditetapkan.
Seluruh fraksi akhirnya menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, dengan Fraksi Gerindra memberikan persetujuan disertai catatan dan sejumlah komitmen yang diminta untuk diakomodasi dalam tahapan pembahasan RAPBD. (000/par)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
