Merasa Tidak Dilayani dengan Baik oleh Instansi Publik atau Maladministrasi? Lapor Ombudsman!

Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Herieni. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Herieni menegaskan bahwa Ombudsman terbuka atas semua laporan dari masyarakat terkait layanan publik. Berbagai substansi bisa dilaporkan oleh masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Seperti subtansi lingkungan hidup, imigrasi, penanaman modal, Lembaga Pemasyarakatan, TNI, telekomunikasi dan informatika, air, perikanan, pemukiman dan perumahan, pengadaan barang jasa dan lelang, pertanian dan pangan, jaminan sosial, asuransi, penggadaian, kedaruratan, perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, kesejahteraan sosial, dan Koperasi dan UKM,” urai Yefri.

Selain itu, ditambahkan, juga ada subtansi administrasi kependudukan, peradilan, agama, kejaksaan, kepolisian, bea dan cukai, kepegawaian, energi dan kelistrikan, kehutanan, perbankan, pertahanan, perdagangan industri dan logistik, dan perizinan.

Kemudian ada subtansi ketenagakerjaan, pendidikan, pajak, asuransi, HAKI, perhubungan dna infrastruktur, dan lainnya.

Berdasarkan data 2020-2024, disebutkan Yefri, substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat Sumbar adalah pedesaan, Kesos, perhubungan dan infrastruktur, kepegawaian, kepolisian, dan agraria.

“Untuk lima instansi yang paling banyak dilaporkan adalah BUMN/D, lembaga pendidikan negeri, BPN, kepolisian, dan Pemda,” imbuhnya.

Masyarakat diimbau tidak ragu memberikan laporan kepada Ombudsman Sumbar, jika merasa menemukan dugaan maladministrasi di lapangan.

“Bisa melapor langsung ke kantor Ombudsman, di Jalan Sawahan nomor 58, Padang Timur. Atau juga melalui surat, telepon di jalur 08119553737, jalur WhatsApp di 08119553737, atau email pengaduan di pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id,” pungkas Yefri. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait