Para Pimpinan Media dan Perwakilan Organisasi Pers Diterima Elit DPRD, Tegaskan Harapan akan Objektivitas dalam Seleksi KI

Momen hearing antara pers dengan DPRD Padang, Jumat (3/2/2023). (Foto: Ist.)

PADANG (SumbarFokus)

Babak seleksi KI Sumbar untuk periode jabatan 2023-2027 mulai memanas suhunya. Proses penilaian akhir sudah dilakukan, tapi isu komisioner terpilih telah beredar. Hal itu mengusik kalangan jurnalis yang pro objektivitas dalam memilih lembaga sebagai pengawal keterbukaan informasi publik, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, UU 14 Tahun 2008 dan Perki 4 tahun 2016 tentang Seleksi Komisi Informasi.

Bacaan Lainnya

Sejumlah perwakilan media, yang tergabung di PWI, JPS, IJTI, PJKIP, dan PFI hadiri hearing dengan Pimpinan DPRD Sumbar, yang langsung diterima Ketua DPRD Supardi, Wakil Ketua, Suwirpen dan Irsyad Syafar, Jumat (3/1/2023), di Ruang sidang Khusus I.

“Kami tidak demo, kami menyampaikan aspirasi secara elegan soal seleksi KI. Yang kami tahu, Ketua DPRD tidak tukang tanda tangan hasil saja,” ujar Nofrianto Ucok sebagai juru bicara pada hearing tersebut.

Ketua DPRD Sumbar Supardi, pada hearing dengan para perwakilan media sebelum salat Jumat itu menegaskan bahwa nama komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar 2023-2027 yang disebut telah beredar itu hanyalah kabar yang belum bisa dipertanggungjawabkan.

“Anggap saja kabar burung. Belun ada pengumunan resmi dari DPRD Sumbar. Jadi anggap saja nama beredar itu kabar burung. Forum hearing ini tidak perlu ada perdebatan. DPRD bekerja sesuai dengan regulasi dan Tatib DPRD sendiri,” ujar Supardi, didampingi Wakil Ketua DPRR Sumbar, Irsyad Syafar dan Suwirpen.

Pada saat penyampaian aspirasi, secara bergantian disampaikan Isa Kurniawan, Defri Mulyadi, Saribulih, Effendi, dan Adrian Tuswandi, dengan dialog aspirasi dipimpin langsung Ketua DPRD Supardi.

“Kami ini pekerja beralaskan profesional, sehingga ketika hasil objektif kami tidak akan bergejolak,” tegas Adrian Tuswandi, yang juga pernah mengikuti dua kali fit and proper test komisioner KI Sumbar ini.

Sementara, Isa Kurniawan menekankan supaya komposisi KI Sumbar periode 2023-2027 proporsional, antara incumbent dengan komisioner lainya yang baru.

Defri Mulyadi, yang juga Ketua IJTI, menekankan, secara tidak tertulis dan sudah menjadi kebiasaan bahwa komposisi itu harus ada unsur pers.

Selanjutnya, Saribulih minta, pemilihan KI Sumbar harus transparan, harus jelas skornya.

Sedangkan Efendi menekan, KI Sumbar mesti terus diback-up DPRD dan Pemprov Sumbar.

Menjawab itu semua, Supardi memastikan bahwa proses akan berasaskan transparansi dan mengacu kepada regulasi.

“Jangan ragukan DPRD soal ini,” ujarnya.

Novrianto menegaskan, DPRD selama ini komunikatif dan aspiratif.

“Jangan karena soal ini mitra strategis pers dan DPRD rusak,” tukas Novrianto. (
000/JPS)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait