Pokir Anggota DPRD Sumbar, KTH dan KPS Difasilitasi Pelatihan

Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan workshop terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), Kamis (13/6/2024), di Lubuk Basung, Agam. (Foto: DPRD Sumbar/SumbarFokus.com)

AGAM (SumbarFokus)

Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan workshop terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), Kamis (13/6/2024), di Lubuk Basung, Agam.  Kegiatan ini merupakan realisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) Ismunandi Sofyan, salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumbar.

Bacaan Lainnya

Sebagai anggota dewan, Ismunandi Sofyan terus berupaya memajukan rakyat yang diwakilinya di daerah Agam dan Kota Bukittinggi yang diwakilinya.

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ungkap Ismunandi Sofyan.

Untuk itu, Ismunandi Sofyan berharap, peserta dapat mengikuti Workshop Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha KTH dan KPS Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan, sejak adanya program perhutanan sosial banyak dampak positif yang telah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, terutama dari aspek ekonomi.

“Masyarakat yang dulunya terlibat dalam praktek ilegal logil sekarang sudah beralih profesi menjadi pelaku eko wisata, petani kopi dan semacamnya,” ungkap Yozawardi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan, Pemprov Sumbar terus memastikan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan bisa berjalan sesuai ketentuan dan berdampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar.

“Kita ingin membantu mereka untuk lebih sejahtera. Oleh karena itu, mereka tidak hanya kita perkuat dari segi kelembagaan tapi juga dari segi daya saing,” tegas Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi menyebut, hutan telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Sumbar selama bertahun-tahun. Bahkan, hampir 82 persen nagari di Sumbar itu berada dalam kawasan hutan.

“Agar fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan, maka ekosistemnya mesti kita jaga bersama,” himbau Mahyeldi.

Gubernur berharap melalui Workshop ini, kapasitas dan daya saing KTH dan KPS menjadi lebih meningkat. Sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat terwujud. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait