“Kami berharap agar komunikasi dari DPD RI dapat berlangsung satu pintu. Kami akan menunjuk PIC dari Kementerian ATR/BPN begitupun dari DPD agar menunjuk PIC karena masalah pertanahan ini selain menjadi ranah BAP, juga merupakan ranah Komite I. Supaya semua masalah pertanahan yang disampaikan dapat segera clear,” sebut Nusron.
Dia juga meminta jajarannya agar segera memantau dan menindaklanjuti aduan terkait proses pengurusan surat di Kantor Pertanahan Daerah yang berjalan lamban.
“Mohon agar para Dirjen segera menindaklanjuti aduan dari BAP DPD RI ini dan mengevaluasi apabila proses pengurusan surat tanah di beberapa kantor pertanahan beberapa daerah kurang cepat,” seru Nusron. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
