PAYAKUMBUH (SumbarFokus)
Diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan rapat koordinasi yang berlangsung di gedung Sasana Bhakti Praja pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Selasa (24/1/ 2023).
Rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Kemendagri secara virtual tersebut berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia, agar tidak responsif terhadap krisis ekonomi global.
Hadir pada rakor tersebut secara virtual, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, dan para narasumber yang merupakan ahli bidang ekonomi dan statistik.
Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, hadir langsung mengikuti rakor tersebut secara virtual di Ruang pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda bersama Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan, Kepala BPS Kota Payakumbuh Dessi Febriyanti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Edfidel Arda, Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Syafwal, Kepala BAPPEDA Yasrizal, Kepala Dinas PUPR Muslim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Faisal, kepala dinas Kominfo Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan, diwakili Hadiatul Rahmad (Sekretatis), dan Kepala Bagian Perekonomian Setdako Arif Siswandi.
Di awal peluncurannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan.
“Namun, moderasi diperkirakan terjadi pada tahun 2023, seiring dengan melemahnya kinerja pertumbuhan global,” ucap Tito.
Sementara, Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan, beberapa kelompok yang berpengaruh besar pada angka inflasi nasional sebesar 5,51 persen, pada bulan Desember 2022, antara lain makanan, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta transportasi.
Sebagai upaya dalam pengendalian harga berbagai komoditas, Kepala BPS menyarankan untuk memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas pangan yang mudah menguap, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang diproduksi dari luar daerah melalui pengadaan pasokan antar provinsi serta menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjaga stabilitas stok pangan pada tahun ini, Indonesia mulai memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pengadaan CPP dilakukan dengan menyerap hasil panen tanaman pangan di dalam negeri dan impor.
I Gusti Ketut Astawa juga menyebutkan, Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras selama tahun 2023 minimal 1,2 juta ton (atau menyesuaikan) serta tembusan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk saling mendukung dan klien dalam pelaksanaan program SPHP beras 2023, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Di akhir rapat, Mendagri Tito Karnavian memaparkan, kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia pada bulan Desember 2022. Mendagri juga memaparkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 (pemutakhiran laporan 31 Pemprov per 31 Desember 2022).
Dari hasil pemaparan, diketahui, Inflasi Gabungan Kota Provinsi Sumatera Barat (yoy) pada bulan Desember 2022 pada posisi yang sedang sebesar 7,43 persen, dan angka inflasi Provinsi Sumatera Barat tertinggi se-nasional. Selain itu, realisasi belanja APBD kota se-Indonesia tahun 2022 Kota Payakumbuh sebesar 92,50 persen berada di peringkat kesebelas tingkat kota se-nasional.
Seusai mengikuti Rapat Koordinasi, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan bahwa Presiden memberikan Arahan agar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan secara rutin.
Rida juga menjelaskan, permasalahan inflasi daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Inflasi bukan hanya sekedar angka, inflasi menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut keterjangkauan harga. Jadi kita teruskan upaya pengendalian inflasi ini,” kata Rida.
Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu juga menyatakan bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi daerah, salah satunya dengan menerapkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif).(026)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
