PADANG PANJANG (SumbarFokus)
DPRD Kota Padang Panjang menegaskan fungsi pengawasan dengan menyampaikan 71 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (20/4/2026).
Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua Komisi I Hendara Saputra dan rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral. DPRD menekankan seluruh catatan yang disampaikan harus menjadi dasar perbaikan konkret kinerja pemerintah daerah.
Secara umum, DPRD menilai kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang telah memenuhi sebagian besar target teknis. Namun, evaluasi mendalam tetap diperlukan pada sejumlah sektor prioritas agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran.
Berdasarkan pembahasan komisi dan tinjauan lapangan, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mencapai Rp564,96 miliar atau 96,24 persen dari target Rp587 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat Rp531,65 miliar atau 89,58 persen dari total anggaran.
Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp100,38 miliar atau 89,04 persen, Dana Transfer mencapai 97,93 persen, Belanja Modal 85,51 persen, dan Belanja Tidak Terduga 10,11 persen.
Meski capaian anggaran tergolong tinggi, DPRD menilai masih banyak program yang perlu disempurnakan. Sebanyak 71 rekomendasi itu dibagi dalam lima sektor utama, yakni infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, layanan pemerintahan dan SDM, serta pariwisata dan sosial.
Pada sektor infrastruktur, DPRD menyoroti kondisi sejumlah gedung dinas dan kantor kelurahan yang dinilai tidak layak dan membutuhkan renovasi. Permasalahan banjir di kawasan Balai-Balai dan Pasar Baru juga menjadi perhatian.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
