PADANG (SumbarFokus)
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Muhidi usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (27/4/2026).
Dia mengatakan, otonomi daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, perluasan investasi juga penting untuk memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Dia menambahkan, sektor kesehatan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pelayanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau.
“Pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat,” katanya.
Di bidang pendidikan, Muhidi menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan.
Menurut dia, peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar harus terus dilakukan agar pendidikan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
