Ketua KPID Sumbar: 2023, Pemberian Sanksi terhadap Lembaga Penyiaran Turun hingga 75 Persen

Acara Refleksi Akhir Tahun KPID Sumbar, Jumat (15/12/2023), di Padang. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Indikator menunjukkan, di tahun 2023, terjadi penurunan jumlah pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Sumatera Barat (Sumbar). Hal tersebut mengimplikasikan adanya peningkatan kesadaran dari para lembaga penyiaran untuk mematuhi segala aturan penyiaran yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar Robert Cenedy, saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Refleksi Akhir Tahun “Potret Penyiaran Sumatera Barat 2023” yang digelar KPID Sumbar, Jumat (15/12/2023).

“Kami, selaku regulator penyiaran di daerah, memberi apresiasi kepada seluruh lembaga penyiaran. Indikator seluruh penyiaran di 2023 ini meningkat. Potensi pelanggaran sangat kecil ditemukan. Kita memberikan sanksi, terjadi penurunan hingga 75 persen,” sebut Robert.

Robert menilai, kondisi ini menunjukkan baiknya kesadaran pengelola lembaga penyiaran untuk patuh terhadap aturan, demi informasi-informasi yang baik dan berimbang.

Ditambahkan, menjelang Pemilu 2024, tentunya lembaga penyiaran harus patuh juga aturan terkait Pemilu. Dicontohkan Robert, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 Tahun 2023, yang mengatur hal-hal penyiaran terkait Pemilu, termasuk iklan kampanye di penyiaran.

Lembaga penyiaran harus memerhatikan peraturan ini, agar tidak melakukan pelanggaran terkait suasana Pemilu tahun depan.

“Lembaga penyiaran merupakan instrumen yang penting memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas. Harapan 2024, bagaimana kualitas penyiaran makin inovatif, karena saat ini teknologi berkembang sangat cepat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumbar Siti Aisyah menyampaikan apresiasinya terhadap KPID Sumbar.

“Kami sangat apresiasi pada KPID Sumbar, terhadap5 semangat berinovasi dan berkolaborasi. Saya ikut semangat mendukungnya. Terima kasih pada Pak Hidayat dan kawan-kawan, yang sudah mendukung Diskominfotik, dengan inisiatif di DPRD atas Perda Penyiaran,” ujar Siti.

Sementara, anggota Komisi V DPRD Sumbar, yang juga menghadiri San menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut, Hidayat, menyatakan, lembaga penyiaran televisi dan radio Sumbar merupakan lembaga strategis dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan seluruh sektor yang ada di Sumbar.

“Norma regulasi dan norma masyarakat perlu diingat dalam penyiaran. KPID Sumbar terus melakukan upaya peningkatan kapasitas. Kami mencatat, KPID telah berani menegur dan memberi sanksi lembaga penyiaran. Ini sebagai warning awal,” tutur Hidayat.

Hidayat juga menekankan pentingnya sinergitas antara KPID Sumbar, Diskominfotik, dan segenap stakeholder terkait, untuk bisa mencapai target yang diharapkan.

“Masih banyak masyarakat yang ambil informasi yang dipotong-potong, yang kadang menimbulkan persepsi yang berbeda dengan substansi dari sumber informasi. Ini perlu diedukasi. Gerakan bersama, perlu sinergitas, kolaborasi, antara lembaga penyiaran, Pemda, dan KPID,” tegasnya. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait