Berkas P21 Kasus Perdagangan Orang Dilimpahkan ke Kejari Pasbar, Ini Modus yang Wajib Diwaspadai

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki, saat menyerahkan berkas perkara p21 TPPO kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra, Selasa (12/9/2023). (Foto: WISNU A. UTAMA/sumbarfokus.com)

PASAMAN BARAT (SumbarFokus)

Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat menyerahkan Tersangka beserta Barang Bukti terkait perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Bacaan Lainnya

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki, didampingi Kasat Reskrim AKP Fahrel Haris, yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra, di kantor Kejaksaan Negeri setempat, Selasa (12/9/2023).

“Berkas perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tersangka berinisial HA (40) sudah dinyatakan lengkap (p21) telah kita serahkan dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra,” ujarnya.

Dikatakan, pengungkapan perkara TPPO ini merupakan atensi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian diteruskan kepada Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penindakan.

Tersangka, diketahui, mengaku dari perusahaan PT Indo Cruise Sumatera.

“Berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan pencarian terhadap tersangka pada Jumat (16/6/2023). Tersangka berhasil ditangkap di rumahnya di Komplek Perumahan Pasir Putih Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat,” ujarnya.

Diterangkan, kejadian berawal pada bulan Februari 2022 yang lalu di SMK Negeri 1 Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, telah terjadi tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan atau membawa perkerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), yang dilakukan oleh Tersangka.

“Modus tersangka ini dengan cara mendatangi SMK Negeri 1 Sasak Ranah Pasisie, kemudian menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik PT. Indo Cruise Sumatera yang bisa merekrut dan mengirim Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri, untuk bekerja di Kapal Pesiar dengan iming-iming gaji berkisar Rp40 juta sampai dengan Rp60 juta,” terangnya.

Ia menjelaskan, tersangka menawarkan jika ada yang berminat untuk segera mendaftarkan diri ke perusahaan miliknya yang beralamat di Kota Padang. Dari tawaran tersangka, selanjutnya para korban mendatangi tersangka ke Kota Padang dan mendaftarkan diri, kemudian tersangka meminta uang kepada korban berulang kali dengan alasan untuk biaya pendaftaran, magang, pengurusan administrasi dan biaya sertifikat.

Setelah uang diserahkan, korban atas nama Ardi Putra Pratama diberangkatkan ke Brunei Darussalam, bekerja disebuah hotel. Sedangkan dua korban atas nama Rifaldo dan Arif Arianto sampai saat sekarang tidak diberangkatkan.

“Setelah dicek ternyata perusahaan PT Indo Cruise Sumatera milik tersangka ini tidak ada memiliki izin perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia,” jelasnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra mengatakan, pihaknya telah menerima berkas sejumlah dokumen dan tersangka terkait perkara TPPO, selanjutnya Penuntutan segera dirampungkan oleh Penyidik.

“Kepada seluruh masyarakat dan pelaku pendidikan untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah untuk tergiur dengan tawaran dan iming-iming yang menarik dari perusahaan yang tidak jelas perizinan dan asal usulnya,” imbaunya.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuka posko dan hotline terkait TPPO. Dalam perkara ini juga menjadi atensi Jaksa Agung, yang harus menjadi perhatian bersama.

“Ke depannya, sosialisasi dan edukasi kepada dunia pendidikan dan para pelajar perlu ditingkatkan sebagai langkah mengantisipasi pencegahan dan tidak hanya sekedar penindakan dalam perkara TPPO ini,” ucapnya.

Tersangka terancam Pasal 4 Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan perdagangan orang Jo Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman maksimal 10 tahun dan minimal tiga tahun penjara. (018)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait