JAKARTA (SumbarFokus)
Badan Pengelola (BP) BUMN memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi dan memperkuat tata kelola di lingkungan badan usaha milik negara. Langkah tersebut dilakukan agar investasi strategis pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan, pendampingan KPK akan dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan proyek sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujarnya usai rapat bersama KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan, seluruh grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi juga akan mendapatkan pelatihan serta pendampingan antikorupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Dony, penguatan pengawasan menjadi penting mengingat besarnya nilai investasi yang digelontorkan pemerintah dalam berbagai proyek strategis nasional. Pendampingan sejak awal diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
