Kearifan lokal perlu diinstitusionalisasikan dalam sistem kebencanaan formal. Tando-tando alamyang telah teruji harus diakui sebagai indikator lokal dalam sistem peringatan dini, lalu diintegrasikan dengan teknologi seperti laporan terhubung ke BPBD. Masjid, lapau, dan perangkat nagari perlu diposisikan sebagai kanal resmi komunikasi darurat (May Nessa Yolanda & Fahmi, 2025).
Kedua, rekonstruksi pasca-bencana harus dipahami sebagai proses sosial–budaya. Rumah dan permukiman adalah ruang sosial yang menopang solidaritas dan akses penghidupan. Relokasi hanya boleh dilakukan dengan mempertimbangkan jaringan kekerabatan dan mata pencaharian, agar tidak merusak modal sosial.
Ketiga, regenerasi pengetahuan menjadi kunci, pemuda nagari perlu dilibatkan sebagai penjaga pengetahuan lokal sekaligus penghubung dengan sains dan teknologi.Dalam perspektif Ilmu Lingkungan, refleksi ini menegaskan bahwa ketahanan ekologis tidak dapat dipisahkan dari ketahanan sosial dan budaya.
Lingkungan bukan sekadar entitas fisik, tetapi ruang hidup yang dimaknai dan dikelola melalui nilai kolektif. Ketika kearifan lokal dipadukan dengan pendekatan ilmiah, hasilnya bukan hanya penurunan risiko bencana, tetapi juga pemulihan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pasca-bencana ekologis seharusnya dipandang sebagai momentum pembelajaran sosial. Bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi menata ulang relasi manusia – alam – kebijakan.
Sumatera Barat memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk itu. Agenda ke depan adalah merumuskan model kebijakan kebencanaan yang berakar pada kearifan lokal, diuji secara ilmiah, dan diimplementasikan secara institusionalagar kearifan lokal tidak sekedar narasi budaya, tapi fondasi ketahanan sosial–ekologis.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
