Meski demikian, dia mengakui masih terdapat berbagai laporan masyarakat terkait data penerima bantuan yang dianggap belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, Dinas Sosial terus melakukan berbagai inovasi melalui pemutakhiran data berkala, koordinasi dengan kecamatan dan nagari, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial.
“Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu data harus diperbaiki, diverifikasi, dan diperbarui secara berkala agar tepat sasaran,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk dalam basis data.
“Jangan sampai ada warga yang layak menerima bantuan justru tidak masuk data. Sebaliknya, yang sudah mampu tidak lagi menerima bantuan sosial. Karena itu validasi data menjadi prioritas,” katanya.
Pemkab Pasaman juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembaruan data agar lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat. (016)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
