Menurut Ronny, penguatan posisi tawar tersebut nantinya dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang bisa dikembalikan kepada masyarakat melalui subsidi pupuk, program peremajaan sawit rakyat, hingga pembangunan infrastruktur.
Selain itu, keberadaan PT DSI juga dinilai dapat membantu pemerintah memperkuat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan mempercepat hilirisasi industri nasional.
Ia menilai selama ini banyak pelaku usaha lebih memilih ekspor bahan mentah dibanding membangun industri hilir karena dinilai lebih cepat menghasilkan keuntungan.
“Kebijakan satu pintu ini bisa menjadi instrumen kontrol agar pelaku usaha terdorong membangun industri hilir seperti oleokimia, biodiesel, hingga gasifikasi batu bara,” katanya.
Meski demikian, Ronny menilai kritik terhadap kebijakan tersebut tetap perlu diperhatikan pemerintah mengingat perubahan tata kelola ekspor itu cukup besar dan membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Masukan dan kritik tentu penting karena perubahan kebijakan ini cukup revolusioner,” ujarnya. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
