Sidang Sengketa Informasi di KI Sumbar, Terkuak Soal Pengembalian Uang

Sidang Penyelesaian sengketa informasi publik antara Didi Someldi Putra dengan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan. (Foto: KI Sumbar/sumbarfokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Sidang Penyelesaian sengketa informasi publik antara Didi Someldi Putra dengan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan makin alot dan memanas.

Bacaan Lainnya
KPU Provinsi Sumatera Barat

Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, diketuai Tanti Endang Lestari dengan anggota majelis Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi, menghadirkan saksi atau meminta keterangan ahli dari BPK RI Perwakilan Sumbar, Kamis (25/5/2023), di ruang sidang KI Sumbar.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu terbuka, tapi berdasarkan Keputusan Sekjen BPK RI tentang tindaklanjut, itu dokumennya seperti di sengketa aquo hari ini adalah dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi,” ujar keterangan ahli dari BPK RI Perwakilan Sumbar.

Sidang sengketa informasi ini terjadi setelah Didi selaku pemohon informasi meminta informasi terkait temuan BPK RI Perwakilan Sumbar tahun 2022 tentang pengembalian sisa lebih biaya perjalanan dinas OPD Sekretariat DPRD dan OPD lain di Pemkab Pesisir Selatan senilai Rp1,1 miliar.

“Informasi diberikan PPID dan atasan PPID Pemkab Pessel, tapi tidak memuaskan saya. Selaku warga negara, saya meminta siapa saja yang mengembalikan dan siapa yang belum membayarkan sisa lebih biaya perjalanan dinas itu,” ujar Didi.

Tapi kata keterangan ahli regulasi tentang informasi publik di badan publiknya tentang tindaklanjut terkait temuan dikecualikan.

“Batasnya sampai 30 tahun,” ujarnya.

Arif Yumardi mengatakan hak BPK mempedomani keputusan Sekjen.

“Kita membandingkan lex specialist derogat lex generalis degan Undang-Undang, Undang-Undang 14 tahun 2008. Tidak masalah dibuka karena ini uang rakyat,” ujar Arif Yumardi.

Sedangkan Adrian Tuswandi mengatakan, pemohon terlalu lembek, apa yang dialaminya tidak mau diekspos ke publik.

“Saya jadi heran, apa maksud di balik sengketa aquo ini,” ujar Adrian Tuswandi.

Anggaran Rp 1,1 miliar lebih itu, kata Adrian, jumlahnya sangat besar, apalagi LHP-nya tahun 2022, yang berarti sudah dua tahun.

“Masak tidak bisa diakses dokumennya. Harusnya ini di-publish ke publik biar biasa aparat penegak hukum masuk. Enak betul jadi pejabat publik, ada temuan terus 60 hari lewat, tindak lanjutnya karena aturan internal BPK yang berlaku untuk umum, dikecualikan. Kalau virla tentu Aparat Penegak Hukum (APH) akan bekerja, pasti ketika penyidik APH meminta keterangan tentang kerugian negara BPK akan buka, ” tegas Adrian.

Sidang dengan agenda keterangan itu, kata Ketua Majelis Tanti, di persidangan dirasa cukup, dan selanjutnya sidang register terkait temuan BPK RI Perwakilan Sumbar ini dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan para pihak.

“Kita target dua minggu ke depan register ini sudah bisa diputuskan,” ujar Tanti. (000/ki)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait