Imbau Masyarakat Sumbar, Kepala Kanwil I KPPU: Jangan Ragu Laporkan Kaduan, Proses Ditanggung Negara!

Kepala Kanwil I KPPU Medan Ridho Pamungkas. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Dari lima provinsi yang dicakup dalam pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat (Sumbar), ada 16 pengaduan terkait persaingan usaha yang masuk. Namun demikian, tidak ada pengaduan yang berasal dari Sumbar. Terkait ini, Kepala Kanwil I KPPU Medan Ridho Pamungkas mengimbau masyarakat Sumbar agar tidak ragu untuk melaporkan kaduan ke pihaknya, jika menemukan indikator-indikator terkait permasalahan persaingan usaha di Sumbar.

Bacaan Lainnya

“Sebanyak 16 pengaduan itu, yang masuk sejak Januari hingga Juli 2024, terdiri dari sepuluh tender dan lima non tender. Kemudian juga ada pengaduan terkait kemitraan. Untuk Sumbar, kita belum terima laporan. Sebagian besar laporan masuk dari Sumut, kemudian ada juga dari Kepri dan Riau. Dari Aceh, masuk satu laporan,” ungkap Ridho Pamungkas, saat media gathering, baru-baru ini di Padang.

Diakui, belum ada evaluasi terkait kebijakan di Sumbar. Namun, KPPU sendiri memberikan perhatian kepada perkembangan yang terjadi di Sumbar, seperti perda Sumbar terkait komoditas pangan.

“Misalnya gambir, di Sumbar, ada larangan beli gambari dalam bentuk daun. Tujuannya adalah agar tercipta hilirasasi. Itu dikonsultasikan kepada kami, juga terkait implikasi terhadap persaingan seperti apa,” sebut Ridho, mengiringi informasi bahwa pihaknya telah bertemu dengan Pemprov Sumbar dan melakukan diskusi.

Ridho mengatakan, masyarakat sesungguhnya tidak perlu khawatir menyampaikan kaduan ke KPPU. KPPU sendiri akan sangat terbuka menerima laporan, dan apapun laporannya, akan ditangani, asalkan disampaikan dalam bentuk laporan yang masuk ke Kepala KPPU, bukan dalam bentuk Tembusan.

“Alamat ditujukan ke Ketua KPPU, atau dikirimkan melalui Kantor Wilayah. Kalau bentuknya Tembusan, tidak dianggap Laporan.. Tapi kalau masuk juga ke Kepala KPPU, dianggap Laporan,” jelasnya.

Pada dasarnya, diperjelas, KPPU merupakan lembaga semacam komisi yang dibentuk Negara, independen, karena tidak berada di bawah Kementerian, dilantik Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU melakukan pengawasan terkait dengan larangan praktik monopoli.

“Terkait Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, ini spesifik pada pengawasan kemitraan UMKM,” imbuh pria berkacamata itu.

Indikator umum untuk pelaporan

Ditekankan lagi oleh Ridho, masyarakat dipermudah untuk melakukan pelaporan kepada KPPU. Biaya proses juga ditanggung oleh Negara, dalam hal ini KPPU. Karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir akan sulit melaporkan pengaduan ke KPPU.

Dijelaskan Ridho, beberapa kondisi yang terjadi bisa menjadi indikator-indikator umur bagi masyarakat terkait yang ingin melakukan pelaporan kepada KPPU.

“Yang paling umum di masyarakat itu, misalnya, adalah ketika ditemukan ada harga mahal untuk produk tertentu. Misalnya terjadi di volatile food seperti beras, bawang putih, atau cabai., yang tiba tiba harganya tinggi. Itu indikasinya apa. Apakah ini karena supply and demand, atau karena pelaku usaha yang melakukan penimbunan atau penahanan pasokan. Ada indikasi itu ga,” terangnya.

Sementara, dalam kasus tender, yang paling paham adalah peserta tender. Jika ada peserta lain yang dikalahkan tapi merasa seharusnya menang, maka peserta tersebut juga bisa melaporkan pengaduan.

“Di pasar, misalnya struktur pasarnya hanya ada 1,2,3 pelaku usaha, sehingga konsumen tidak punya pilihan, itu bisa indikasi juga. Ini melihat pasarnya tidak sehat. Persaingannya,” tambahnya mencontohkan.

Lantas bagaimana cara melapor ke KPPU? Ridho menjelaskan, tidKepala Kanwil I KPPU Medan Ridho Pamungkas. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)ak harus datang langsung ke kantor KPPU.

“Lapor ke KPPU mudah. Bisa dari internet, lewat email, atau juga berkirim surat. Tidak harus datang. Nanti kita proses klarifikasiinya. Semua tidak dipungut biaya prosesnya ditanggung Negara,” pungkas dia. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait