Sharing dengan Wartawan, Kepala Kanwil I KPPU ke Sumbar untuk ‘Ngopi Bareng’

Kepala Kanwil I KPPU Medan Ridho Pamungkas berdiskusi dengan wartawan di Padang, Kamis (4/7/2024) malam. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Kamis (4/7/2024) malam, Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Ridho Pamungkas, yang kesehariannya berkantor pusat di Medan, Sumatera Utama, menyempatkan diri untuk ‘Ngopi Bareng’ bersama wartawan Sumbar, di Padang. Dalam kesempatan itu, banyak hal dibahas oleh Ridho, terkait bidang cakupan KPPU, yang bisa memberi manfaat pada pelaku usaha di Sumbar.

Bacaan Lainnya

“KPPU merupakan lembaga semacam komisi yang dibentuk Negara, independen, karena tidak berada di bawah Kementerian, dilantik Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU melakukan pengawasan terkait dengan larangan praktik monopoli. Terkait Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, ini spesifik pada pengawasan kemitraan UMKM,” terang Ridho.

Diketahui, KPPU berwenang melakukan pengawasan persaiangan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif, bukan sanksi pidana maupun perdata. Namun demikian, keberadaan KPPU sangat penting dalam upaya menciptakan iklim persaingan pasar yang sehat di masyarakat.

Terkait keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ridho memaparkan bahwa KPPU tidak melingkupi semua ranah pelaku usaha. Untuk UMKM, yang bisa mengatur adalah kebijakan, yang merupakan ranah Negara dalam memberikan perlindungan. KPPU hanya bisa mendorong pelaku usaha untuk bermitra, seperti bermitra dengan platform-platform digital yang saat ini banyak pilihannya.

“Bermitra dengan Shopee, Tokopedia, atau Lazada, manfaatkan itu sebagai sarana penjualan. Termasuk menjual secara ekspor. Kita mengawasi bagaimana kemitraannya, antara UMKM dan si platform.

Diakui juga oleh Ridho, dari sisi kualitas produk atau perizinan, juga KPPU tidak memiliki wewenang. Dala hal ini, KPPU memmberikan dukungan, misalnya mendorong menyambungkan klaster-klaster UMKM dengan perusahaan besar.

“Kemarin, awal tahun, kita diskusi dengan Disperindag terkait masalah e-Commerce. Kemarin juga mau membuat aplikasi untuk mewadahi UMKM untuk berjualan,” dicontohkan Ridho.

Dalam kesempatan itu, Ridho juga mengimbau masyarakat Sumbar untuk tidak sungkan melaporkan kaduan terkait praktik monopoli pasar dan persaingan yang tidak sehat, terutama mengingat bahwa tidak ditemukan adanya kaduan dari masyarakat Sumbar ke KPPU, periode Januari hingga Juli tahun ini.

Diketahui, lima provinsi masuk dalam pengawasan Kanwil I KPPU, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat (Sumbar). Sebanyak 16 kaduan masuk ke KPPU Kanwil I dari Sumatera Utama, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Sementara, dari Sumbar tidak ada laporan kaduan

“Sebanyak 16 pengaduan itu, yang masuk sejak Januari hingga Juli 2024, terdiri dari sepuluh tender dan lima non tender. Kemudian juga ada pengaduan terkait kemitraan. Untuk Sumbar, kita belum terima laporan. Sebagian besar laporan masuk dari Sumut, kemudian ada juga dari Kepri dan Riau. Dari Aceh, masuk satu laporan,” sebut Ridho.

Malam itu, diskusi berlangsung komprehensif dan hangat, antara KPPU Kanwil I KPPU dengan awak wartawan. Berbagai hal jadi pembahasan. Pihak KPPU sendiri menyatakan komitmen untuk menjaga komunikasi dengan para wartawan. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait