Peluncuran Monev KI Sumbar 2024, Ini Kata Gubernur

KI Sumbar harus dapat memberikan feed back kepada Pemprov Sumbar dan badan publik. (Foto: KI Sumbar/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan dasar lahirnya Komisi Informasi, dan pemerintah harus memfasilitasi. Atas perintah UU KIP itu, KI Sumbar dibentuk 4 September 2014, kini sudah tiga periode tugas KI di Sumbar. KI Sumbar harus dapat memberikan feed back kepada Pemprov Sumbar dan badan publik

Bacaan Lainnya

Demikian disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat peluncuran Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Sumbar 2024, Senin (24/6/2024), di Padang.

“KI menjalan tugas harus maksimal, jangan pikirkan anggaran dan yang lain karena Pemprov saat all out untuk KI Sumbar ini,” ujar Mahyeldi.

Dijelaskan, ada informasi Dikecualikan, yang penjelasannya tertera langsung UU 14 tahun 2008.

“Tapi tidak mudah menjadi aktor informasi itu dikecualikan harus melewati uji konsekuensi oleh badan publik,” imbuhnya.

Atas pelaksanaan Monev 2024, Mahyeldi memastikan, sebagai upaya KI Sumbar yang komit dan konsisten memberikan pendampingan kepada badan publik.

“OPD di Pemprov Sumbar tahun ini harus banyak yang berpredikat informatif, jika tidak maka saya akan jadikan sebagai penilaian kinerja kepala OPD masing-masing,” ujar Mahyeldi. (000/kisb)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait