PADANG PANJANG (SumbarFokus)
Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi PAD”yang digelar Kejari Padang Panjang, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini diikuti para asisten, kepala bagian, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, sinergi tersebut juga dinilai dapat memperkuat kinerja pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah.
Hendri mengungkapkan, masih terdapat sejumlah potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Karena itu, dia meminta seluruh OPD untuk lebih proaktif melakukan pendataan, pengawasan, dan pengembangan berbagai sumber pendapatan daerah.
Beberapa sektor yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan antara lain sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta retribusi persampahan.
“Konsep peningkatan PAD harus terus kita maksimalkan, mulai dari sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku UMKM, hingga retribusi persampahan. Masih ada potensi-potensi yang belum terdata secara maksimal dan ini harus kita benahi bersama,” ujar Hendri.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
