Dia menegaskan, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada kerja keras OPD penghasil pendapatan, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang baik agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat terdata dan dikelola secara maksimal.
Hendri berharap, kerja sama yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dapat semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, mengatakan kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, optimalisasi PAD juga perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, Pemko Padang Panjang didorong untuk terus menghadirkan inovasi dan strategi yang efektif dalam pengelolaan, pengawasan, serta penagihan pajak dan retribusi daerah.
“Melalui kegiatan ini kami berharap kesadaran terhadap pencegahan korupsi semakin meningkat dan upaya optimalisasi PAD dapat berjalan lebih baik. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga didorong untuk semakin optimal dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (036)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
