Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong regulasi daerah yang memberikan ruang dan keberpihakan kepada perempuan, khususnya perempuan pelaku usaha.
Sedangkan melalui fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan APBD mendukung program peningkatan ekonomi perempuan, mulai dari pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan modal dan alat produksi, penguatan literasi keuangan serta digital, hingga promosi dan pemasaran produk.
Dukungan juga dinilai perlu diberikan melalui pendampingan usaha secara berkelanjutan, termasuk penguatan koperasi dan kelompok usaha perempuan agar mampu berkembang secara mandiri.
Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memastikan program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata.
“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.
Menurutnya, semakin kuat kemandirian ekonomi perempuan, semakin besar pula dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan perekonomian daerah.
“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah,” pungkasnya. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
