PJ Sekdako Padang Panjang: Pemko Upayakan Elektronifikasi dan Transaksi Nontunai

PJ Sekdako Padang Panjang: Pemko Upayakan Elektronifikasi dan Transaksi Nontunai. (Foto: Pemko Padang Panjang/SumbarFokus.com)

Bukan tanpa alasan, Mahyeldi menekankan pentingnya elektronifikasi dan transaksi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena diyakini dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.

Sementara itu Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemda yang ada di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“Oleh karena itu, BI bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen mendorong dan memfasilitasi transaksi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal realisasinya 85 persen di setiap daerah,” ucap Endang.

Di akhir pertemuan, disepakati beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Di antaranya percepatan penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui capacity building bersama seluruh Pemda.

Serta, menyelenggarakan capacity building dan peningkatan kompetensi bagi seluruh Pemda dan menyusun komitmen bersama seluruh Pemda terkait penggunaan transaksi kanal pembayaran nontunai.

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait