Bantuan Gempa Tak Kunjung Cair, Masyarakat Nagari Kajai Kembali Unjuk Rasa

Bupati Hamsuardi, saat menemui puluhan para pendemo di Lobi Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (6/9/2023). (Foto: WISNU A. UTAMA/sumbarfokus.com)

PASAMAN BARAT (SumbarFokus)

Terkait dengan belum terealisasinya dana bantuan untuk korban gempa bumi, masyarakat Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), kembali melakukan aksi Demo lanjutan di Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (6/9/2023).

Bacaan Lainnya
KPU Provinsi Sumatera Barat

Sebelumnya, puluhan masyarakat Nagari Kajai, Kecamatan Talamau telah menggelar aksi demonstrasu dalam penyampaian tuntutannya pada pada Senin (4/9/2023). Namun, para pendemo tidak dapat bertemu dengan Bupati Hamsuardi, dikarenakan pada saat itu Bupati sedang memenuhi undangan dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang.

Diketahui, masyarakat Nagari Kajai Kecamatan Talamau, rela menginap di salah satu rumah toko (Ruko) yang berada di Jalur Protokol 32 Simpang Empat, agar akses ke Kantor Bupati lebih dekat untuk menyampaikan aspirasi.

Hari ketiga aksi demo lanjutan, Bupati Hamsuardi menemui para pendemo, yang telah dinanti sejak Senin hingga Rabu pagi.
Sempat terjadi kericuhan, saat orator memberikan mikrofon kepada Bupati Hamsuardi, dikarenakan ada oknum yang sengaja membuat kericuhan, namun hal itu dapat segera diredam oleh aparat keamanan.

Pertemuan bersama masyarakat korban gempa sempat tertunda karena adanya oknum yang membuat situasi tidak kondusif, sehingga, aparat Kepolisian dari Polres Pasaman Barat mengamankan Bupati ke ruangan kerjanya.

Kehadiran Bupati di tengah para pendemo sekitar pukul 13.30 WIB, dikarenakan terjadinya kericuhan, pada akhirnya Bupati
menjawab tuntutan masyarakat Nagari Kajai sekitar pukul 15.20 WIB.

Bupati Hamsuardi didampingi Kepala BPBD Armi Ningdel, Asisten I Setia Bakti, Kepala Balitbangda Hernina Syahputri, Kadis Kominfo Imter, Plt Kasat Pol PP Media Fitra, Anggota DPRD Komisi III Baharuddin R, dan beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan, pihaknya terus bekerja melalui tim teknis agar rumah masyarakat korban gempa dapat segera dibangun dan yang telah selesai segera dicairkan dananya. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar dan tetap mengikuti proses mekanisme yang ada.

“Dari total rumah rusak berat sebanyak 1.111 unit, sebanyak 246 unit rumah sudah proses pencairan dana melalui Bank BRI, 148 unit rumah dengan sistem Rembes Mandiri akan dicairkan setelah verifikasi bobot volume yang dilakukan oleh tim teknis,” paparnya.

Dijelaskan, sebanyak 631 unit rumah telah diverifikasi dan divalidasi, serta 86 unit rumah lagi dalam waktu secepatnya akan diverifikasi oleh tim teknis. Sedangkan untuk 266 unit rumah susulan, yang sudah diverifikasi ada sebanyak 68 unit rumah. Sisanya segera diverifikasi oleh tim teknis.

Jika telah selesai diverifikasi atau dinilai sebanyak 266 unit rumah oleh tim teknis, akan dibuatkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.

“Jika ada kerusakan berat maka pihaknya akan mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan untuk yang rusak sedang akan diusulkan ke Gubernur Sumatera Barat, sedangkan untuk rusak ringan akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat,” ucapnya.

Ditegaskan, terkait adanya oknum-oknum Kepala Jorong yang melakukan pengancaman terhadap masyarakat dan tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, pihaknya segera menelusuri dan menindak secara tegas.

Ditempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Arminingdel menjelaskan, sebelum melakukan proses pencairan dana bantuan, tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan sesuai petunjuk Inspektur dari BNPB.

Menurutnya, dari sebanyak 86 unit rumah yang belum diverifikasi ada 50 unit masing-masingnya berada di Kampung Alang Kajai, di Jorong Timbo Abu Kajai ada delapan unit rumah, di Kinali ada tiga unit, di Jorong Pasa lamo Kajai empat unit, di Jorong Rimbo Batu ada 19 unit, di Batang Lingkin satu unit rumah dan di Jorong Pasaman Baru satu unit rumah.

“Jika telah selesai, maka akan dipilih metode pembangunannya, dengan tiga sistem metode yakni, Rembes Mandiri yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri atau yang punya rumah, Rembes Aplikator yang dikerjakan oleh pihak ketiga dan metode Swakelola Mandiri melalui toko bangunan,” sebutnya.

Ia menegaskan, untuk sistem swakelola Mandiri toko bangunan yang dipilih oleh masyarakat harus yang memiliki Izin Usaha. Selanjutnya dibuatkan surat pernyataan dan baru bisa dilakukan pembangunan. Setelah proses pembangunan selesai, tim teknis akan melihat kembali dan akan dilakukan serah terima atau Provisional Hand Over (PHO) jika bangunan selesai 100 persen.

“Berdasarkan rekomendasi tim teknis ke Kepala Pelaksana BPBD, maka BPBD akan mengeluarkan rekomendasi ke Bank BRI untuk proses pencairan dana,” katanya.

Ditambahkan, dengan keterbatasan tim teknis yang hanya berjumlah 21 orang, maka akan dituntaskan semua data yang ada, sambil berjalan memverifikasi data susulan yang sebanyak 266 unit rumah.

Sementara itu, Orator Aksi Mustafa Kemal didampingi Koordinator aksi Mashendi mengatakan, dari penjelasan Bapak Bupati dan Kalaksa BPBD Pasaman Barat, masyarakat ingin ketegasan dan kepastian kapan akan selesai dalam proses melakukan verifikasi.

“Sudah satu tahun lebih, persoalan dana bantuan korban gempa bumi tidak kunjung selesai,” katanya.

Ia mengharapkan Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dalam hal ini dapat bersikap tegas dan menekankan kepada tim teknis dan BPBD untuk segera mempercepat pelaksanaan verifikasi dan proses pencairan dana bantuan gempa bumi.

“Aspirasi kami sudah didengar, namun tentunya masyarakat ingin kepastian dan kejelasan. Dalam hal ini masyarakat sudah terlalu lama menderita, dan tidak ingin dijanji-janjikan lagi. Hanya kepastian yang kami perlukan saat ini. Jika tidak juga realisasi bantuan tersebut, kita akan demo lagi ke Kantor Bupati ini,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada Bupati
Pasaman Barat untuk segera menindak tegas bawahannya yang melakukan pengancaman dan mengintimidasi masyarakat korban gempa bumi.

“Berikan tindakan tegas berupa pemecatan kepada oknum Jorong dan aparat Nagari yang mengancam para pendemo, karena menyampaikan aspirasi ke kantor bupati melalui pesan WhatsApp,” pintanya.

Aksi demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan Polres Pasaman Barat, TNI, dan Sat Pol PP Pasaman Barat. (018)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait