Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Sumbar menyampaikan berbagai catatan dan masukan terkait kondisi infrastruktur jalan, pemerataan pembangunan, hingga penguatan regulasi transportasi.
Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti pentingnya sinkronisasi pembangunan jalan dengan proyek strategis nasional, peningkatan anggaran infrastruktur, serta pemerataan pembangunan hingga daerah terisolasi seperti Kepulauan Mentawai.
Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta percepatan pembangunan jalan vital di sejumlah kawasan.
Sementara itu, Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur berada pada arah kebijakan anggaran dan lemahnya penegakan aturan kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Fraksi PKS menegaskan pentingnya keselamatan jalan dan mitigasi bencana, termasuk pengawasan ruang milik jalan (Rumija) dan penegakan aturan terhadap kendaraan bermuatan berlebih.
Fraksi Gerindra menyoroti tingginya tingkat kerusakan jalan serta perlunya penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, dan kontribusi perusahaan pengguna jalan terhadap pemeliharaan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PPP menekankan pentingnya percepatan perbaikan jalan rusak dan peningkatan akses menuju kawasan wisata, termasuk kawasan warisan dunia Sawahlunto.
Dalam tanggapannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa Ranperda tentang pendidikan dan perlindungan petani merupakan sektor strategis yang harus disusun selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
