“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam menata ulang struktur belanja daerah, terutama dengan memastikan bahwa belanja pegawai tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Rusdi menyoroti kenaikan penerimaan SiLPA sebesar Rp66,4 miliar yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. Fraksi Demokrat mengingatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran sehingga realisasi anggaran berjalan lebih optimal dan tidak kembali menghasilkan SiLPA dalam jumlah besar.
Seluruh pandangan akhir fraksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan lanjutan P-KUA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan perubahan APBD Kota Padang. (000/par)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
