Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Dewi Susanti mendorong penguatan fungsi pengawasan Inspektorat dengan mengintegrasikan hasil pemantauan dan evaluasi ke dalam indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi ini juga mengusulkan penguatan sistem digital, mitigasi risiko berbasis data, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor UMKM melalui pemberian stimulus modal kerja bagi pelaku usaha yang terdampak banjir, pendampingan digitalisasi usaha, serta verifikasi data agar bantuan tepat sasaran kepada UMKM produktif.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp3,06 triliun, khususnya bertambahnya dana transfer pemerintah pusat menjadi Rp2,02 triliun. Namun demikian, fraksi tersebut menilai Pemerintah Kota Padang perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada kisaran 34 persen dari total pendapatan daerah.
PKS mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
“Setiap tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti masih dominannya belanja pegawai yang mencapai Rp1,526 triliun atau sekitar 47,6 persen dari total belanja daerah sebesar Rp3,207 triliun. Fraksi tersebut berharap pemerintah daerah terus melakukan efisiensi belanja aparatur sehingga ruang fiskal untuk pembangunan dapat semakin besar.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
