Rapat Paripurna DPRD Pasbar Bahas Laporan Banggar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto, saat memimpin rapat paripurna terkait penyampaian laporan Banggar DPRD tentang pertanggungjawaban tahun anggaran 2023, di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (14/6/2024). (Foto: DPRD Pasaman Barat/SumbarFokus.com)

PASAMAN BARAT (SumbarFokus)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan Banggar DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pasaman Barat tahun anggaran 2023, Jumat (14/6/2024).

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna ketiga masa sidang ketiga tahun 2024 ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto, dan dihadiri oleh Bupati Hamsuardi, para Kepala OPD, dan anggota DPRD lainnya.

Dalam laporan Banggar diterangkan, dari jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.165.203.020.301 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.101.791.318.928,76 atau 94,56 persen.

Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.302.298.471.586, terealisasi sebesar Rp1.146.054.807.585,70 atau sebesar 88,00 persen.

Pendapatan transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pendapatan dari bantuan keuangan, yang dianggarkan pada Perda APBD sebesar Rp70.596.289.787, terealisasi Rp52.583.620.007 yang hanya 70,49 persen.

Plt Sekretaris DPRD Joni Hendri, saat membacakan laporan Banggar tersebut mengatakan, sangat perlu mengkaji kebijakan di bidang pengeluaran dengan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan dana, terutama dalam rangka peningkatan realisasi belanja barang dan hasa dan belanja modal.

“Perlu mengkaji tingkat prioritas dalam pengalokasian anggaran untuk masing masing SKPD, agar dilakukan secara lebih proposional  sesuai tugas dan fungsi, beban kerja, peningkatan pelayanan publik serta hasil evaluasi kinerja masa lalu,” ujarnya.

Ditambahkan, secara keseluruhan tingkat serapan anggaran cukup baik, namun tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah bukan hanya dari tingkat serapan anggaran tersebut, sehingga ke depannya perlu mengkaji lebih jauh azaz manfaat yang diperoleh, dampak yang ditimbulkan dari pengalokasian anggaran tersebut, seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan dapat menyentuh kepentingan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan managerial yang ditujukan untuk menyelesaikan  permasalahan daerah dan masyarakat.

“Dari proporsi belanja yang ada dapat kita lihat  belanja pegawai masih sangat tinggi, dari tingkat realisasi yang ada senilai Rp532.018.754.424, lebih 46 persen dari nilai belanja APBD merupakan belanja pegawai, sedangkan belanja modal tingkat realisasi hanya Rp126.252.486.568,55 sekitar lebih 11 persen dari nilai belanja APBD, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu lebih selektif dalam melaksanakan Penganggaran pada SKPD masing-masing,” sebutnya.

Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.101.791.318.928,76  dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp1.146.054.807.585,70, masih dialami defisit anggaran sebesar Rp44.263.488.656,94.

Realisasi defisit sebesar Rp44.263.488.656,94 ditambah dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp138.569.988.986,11, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.455.000.000, sehingga diperoleh silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp92.851.500.329,17.

“Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Pasaman Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kita setuju dengan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Pemerintah Daerah yang telah disampaikan pada nota pertanggung Jawaban LKPD, karena laporan keuangan tersebut dicatat dengan perhitungan dan dasar pencatatan yang sudah sesuai dengan hasil audit BPK-RI tahun anggaran 2023,” katanya.

Namun demikian, DPRD Pasaman Barat juga memberikan beberapa saran yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya meminta Badan Pendapatan Daerah agar optimalisasi memanfaatkan sumber-sumber PAD yang berpotensi dalam kenaikan pendapatan kepada yang signifikan, sehingga meningkatkan pengawasan terhadap penyetorannya untuk mengantisipasi kebocoran yang mungkin terjadi.

“Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari SKPD terkait karena masih banyak SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam hal pendapatan daerah yang pencapaian targetnya dibawah 60 persen,” tuturnya

Selanjutnya, meminta pada Pemerintah Daerah agar meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan PAD serta melibatkan seluruh stakeholder melalui koordinasi dan kemitraan.

“Perlu pembinaan dan evaluasi untuk beberapa SKPD yang belum mampu memaksimalkan pencapaian target Pendapatan seperti Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM realisasi pendapatan hanya 45,20 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan realisasi pendapatan hanya 52,49 persen, Dinas Lingkungan Hidup realisasi pendapatan hanya 48,04 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasi pendapatan hanya 48,31 persen, Dinas Perhubungan realisasi pendapatan hanya 50,18 persen, Satuan Polisi Pamong Praja realisasi pendapatan hanya 58,09 persen, Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya Manusia realisasi pendapatan hanya 43,30 persen,” pungkasnya. (018)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait