Fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola PAD, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kualitas belanja modal, mengevaluasi penyebab tingginya SILPA, memperkuat dukungan bagi UMKM, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi pascabencana.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa (DKKB) melalui Nasrul Effendi mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan aset yang lebih profesional. Fraksi DKKB menilai percepatan sertifikasi aset, inventarisasi secara berkala, pemanfaatan aset nonproduktif sebagai sumber PAD baru, serta digitalisasi sistem manajemen aset perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra, yang pandangannya disampaikan Hendrico, menyoroti realisasi PAD yang baru mencapai 89,07 persen dari target. Selain itu, rendahnya realisasi belanja modal dan Belanja Tidak Terduga dinilai menunjukkan perlunya perbaikan perencanaan serta percepatan pelaksanaan program. Fraksi ini juga menyoroti tingginya SILPA yang mendekati Rp40 miliar.
Di sisi lain, Fraksi PAN melalui Vani Utari memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Namun, fraksi tersebut tetap mendorong penguatan kapasitas fiskal melalui digitalisasi pemungutan PAD dan pengembangan sektor ekonomi produktif. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan agar program prioritas dan belanja modal dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
