JAKARTA (SumbarFokus)
Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Zigo Rolanda mendorong pemerintah meningkatkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Zigo saat mengikuti rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Zigo, dari total 75.266 desa di Indonesia, masih terdapat 4.676 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Sebagian besar desa sangat tertinggal tersebut berada di Papua sehingga membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
“Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Meski anggaran Kementerian Desa relatif terbatas, dampaknya sangat besar dan langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar kementerian mendapatkan dukungan anggaran yang lebih memadai,” kata Zigo.
Politisi Partai Golkar itu menilai pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dipaparkan kepada Komisi V DPR RI belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan terhadap percepatan pembangunan desa tertinggal.
Dia menyoroti alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang hanya sekitar Rp92 miliar.
Menurut dia, anggaran tersebut masih perlu diperkuat agar target peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang dapat dicapai lebih cepat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
